Kemenangan pasangan Jokowi-Ahok beberapa waktu lalu pada Pilgub DKI tidak hanya menjadi konsumsi warga Jakarta, euforianya meng-Indonesia, bahkan media asing The New York Times mengangkat topik mengenai Pilgub DKI dan Jokowi dalam beberapa tulisan.
Banyak
tulisan di beberapa media mengatakan hasil PilGub DKI merupakan kemenangan
Demokrasi yang sebenarnya, atau demokrasi terasa kian matang, bahkan peneliti
senior Sukardi Rinakit menyatakan Pilgub DKI merupakan bukti bahwa pemilu telah
bergeser dari semula sangat prosedural menjadi kearah substansial. Kenapa
banyak kalangan menilai kemenangan Jokowi adalah kemajuan dalam berdemokrasi?
Mungkin
karena Jokowi-Ahok dianggap sebagai ‘Politisi Jenis Baru’ untuk kaliber
kontestasi di DKI, dimana biasanya politisi sering berasal dari lingkaran elit.
Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama telah membalikkan peta kekuasaan yang
selama ini didominasi kalangan elit dengan kekuatan sumber dananya. Lalu dari
sisi perekrutan politik, Jokowi-Ahok adalah Bupati atau Walikota berprestasi,
mereka memperoleh berbagai penghargaan sebagai kepala daerah. Perekrutan
seperti ini jauh lebih baik, sebab selama ini banyak calon kepala daerah datang
dengan track record buram dan maju
dengan ‘menyewa’ partai politik.
Satu
lagi yang menggembirakan iklim demokrasi, bahwa pemilih pada Pilgub DKI lebih
bersikap sangat rasional. Mereka menentukan pilihan berdasarkan program yang
dijanjikan kandidat, hanya 12,6 % (Tempo) pemilih yang memilih dengan alasan
kesamaan agama yang mereka anut. Kegagalan kampanye dengan isu SARA patut kita
apresiasi, Jokowi-Ahok mampu meredam
serangan isu suku, agama, ras, dan antargolongan yang membahayakan
demokrasi.
Fakta
yang paling fenomenal ialah bahwa calon incumbent
Foke dan calon wakilnya Nachrowi Ramli (Nara) pada putaran kedua didukung
oleh 10 Partai besar dan kecil (Demokrat, Golkar, PKS, Hanura, PAN, PKB, PBB,
PMB, PKNU, dan PKS) yang memiliki mayoritas kursi di DPRD DKI Jakarta sedangkan
lawannya Jokowi-Ahok hanya didukung 2 partai (PDI-P dan Gerindra) yang hanya
memiliki 17 kursi. Terkait hal ini saya kutip penyataan Douglas Ramage (peneliti
Bower Group Asia) tentang hasil Pilgub DKI “Para pemilih mencari pemerintahan
yang bersih dan terpercaya. Sesuatu yang identik dengan partai sudah runtuh di
Indonesia.”
Lalu
apa yang membuat Jokowi unggul?
Hasil
Pilgub DKI Jakarta merupakan bentuk kontras antara kandidat yang bergantung
penuh pada dukungan mesin politik dan kandidat yang diyakini rakyat memiliki
perhatian khusus pada kebutuhan rakyat. Foke secara konvensional mempercayai
bahwa kesamaan partai politik akan berpengaruh besar pada pilihan politik
warga, maka ia meyakini ilusi yang diciptakan koalisi besar partai pendukungnya
akan meraup suara yang signifikan pula. Ternyata masyarakat (Jakarta) telah
berubah. Dalam survey yang dilakukan Litbang harian Kompas (Sabtu, 22 Sept.
2012) , sebanyak 55% pemilih tidak melihat kesamaan parpol sebagai alasan
memilih calon tertentu, dan 40,1 % pemilih tidak peduli dengan koalisi parpol
mendukung salah seorang calon atau tidak. Pemilih lebih perhatian pada sosok
calon yang dianggap bersih/tidak korupsi (36,3%), ideologi dan visi-misi yang
jelas (20,8%) dan program yang ditawarkan (15%).
Walaupun
tidak bisa dikatakan sebagai satu-satunya faktor yang mempengaruhi, namun Figur
atau ketokohan-lah yang memenangkan pasangan Jokowi-Ahok. Kapasitas individu
dan buruknya citra lawan adalah dua hal yang banyak mempengaruhi hasil Pilgub
DKI. Jokowi-Ahok dinilai memiliki integritas moral yang baik serta memiliki
keberanian dan ketegasan dalam melaksanakan gagasannya. Mereka juga dikenal
sangat aspiratif ketika memimpin didaerah asalnya dibandingkan dengan
kepemimpinan Foke. Tidak cukup dengan kekuatan karakter Jokowi-Ahok, Foke-Nara
malah semakin terpuruk dengan kampanye blunder berbau SARA. Kesalahan pasangan
Foke-Nara dalam membaca karakter publik Jakarta menentukan jatuhnya citra
kepemimpinan Foke.
Citra
pasangan Foke-Nara diperparah sikap elit-elit partai politik yang ramai-ramai
mendukung pasangan ini sehingga justru menimbulkan kritik dan kecaman dari
publik. Pilihan publik akhirnya mengarah pada calon yang terlihat low profile dalam menghadapi berbagai
tuduhan kampanye negatif lawannya.
Pelajaran
dari Pilkada DKI untuk Sumut
Jelas
sekali karakter masyarakat Sumut dengan Jakarta masih jauh berbeda, baik dari
komposisi kesukuan, tingkat pendidikan, kesejahteraan dan kemampuan mengakses
informasi dgn cepat. Namun tetap ada pelajaran yang bisa kita ambil dari
fenomena kemajuan demokrasi di Ibukota tersebut.
Pertama
sekali ialah memudarnya pengaruh isu sara ditengah-tengah masyarakat yang
semakin rasional. Ini perlu diperhatikan para calon gubernur yang ingin maju di
Sumut agar tidak mengulangi kesalahan Tim Foke yang malah berakibat buruk pada
citra kepemimpinannya.
Berikutnya
ialah kecenderungan masyarakat yang tidak lagi melihat pilihan partai politik
sebagai preferensi memilih pilihan kepala daerah. Masyarakat kita sudah mulai
‘mencair’, sekat-sekat etnik dan agama dalam pemilu mulai pudar apalagi sekedar
ideologi partai yang sudah tidak relevan dengan konteks kekinian yang dihadapi
masyarakat. Fenomena ini perlu diperhatikan calon kontestan Pilgubsu, agar
tidak sepenuhnya memasrahkan nasib ke mesin politik partai-partai pendukung
tanpa membangun hubungan yang dekat dengan masyarakat pemilih.
Figur
menjadi faktor penting dalam kemenangan Jokowi-Ahok, namun arti Figur disini
bukan hanya soal pencitraan kosong dengan iklan-iklan wajah si calon di
berbagai media. Integritas moral dari rekam jejak perjalanan karir si calon
kepala daerah menjadi modal yang sangat berharga. Jokowi ‘terlanjur’ di cap sebagai
pemimpin yang santun, bersih, sederhana dan mengayomi warganya. Sehingga
karakternya itu dengan mudah di ’pasarkan’ ke tengah-tengah masyarakat Jakarta
yang memang sedang muak dan kehilangan harapan pada gubernurnya dan
menginginkan kepemimpinan gaya baru.
Jadilah
Figur calon pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan mengusung program-program
yang memperjuangkan rakyat kecil, 32% pemilih jokowi memilihnya karena ini.
Metode kampanye juga tidak harus mengumbar janji-janji yang manis, pemilih yang
semakin rasional lebih yakin kepada program-program yang terukur dan realistis
dijalankan oleh si calon ketika ia menang nanti.
Tidak
hanya kepada calon Gubernur Sumut, juga kepada partai-partai politik yang ada
sudah selayaknya membenahi internal masing dan menjalankan fungsi partai secara
ideal, bukan hanya sebagai perahu bagi bakal calon. Arogansi elit partai akan
semakin membuat muak masyarakat umum, Jakarta merupakan pelajaran mahal bagi
partai-partai yang berkoalisi mendukung Foke-Ahok, mereka mengabaikan keinginan
konstituennya. Ingat yang memilih adalah masyarakat, seharusnya partai
mengartikulasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat bukannya ‘menyodorkan’
calon hasil kongkalikong untuk kemudian dipilih oleh masyarakat.
Tentu
kita tidak dapat dengan mudah mengaplikasikan apa yang berhasil di DKI Jakarta
dengan kondisi dan situasi yang berbeda di Sumatera Utara. Namun kreativitas
dan kejelian memanfaatkan kelemahan kawan secara cerdas dan beretika
menunjukkan hasil yang lebih positif dari usaha-usaha negatif seperti kampanye
hitam pembusukan karakter, teror dan intimidasi serta isu SARA. Dan satu lagi
kemenangan Jokowi-Ahok, mereka menguasai apa yang disebut Social media
(jejaring sosial) dunia maya, ini adalah kebutuhan baru bagi tim sukses di era
kekinian. Selamat datang era demokrasi baru di Indonesia.
Oleh
: Fuad Ginting
Alumni
Ilmu Politik FISIP USU
Pengajar
di FISIP USU dan aktif di gerakan masyarakat sipil.
0 Komentar untuk "Bagaimana kontestan PILGUBSU 2013 belajar dari Jokowi-Ahok?"