SBY Ingkar Janji Terhadap Pembaruan Agraria dan Pemenuhan Pangan #HariTani

Bagikan :

Tweet

Meski Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5/1960 telah berumur 53 tahun, dan bahkan pada tahun 1963 hari lahirnya UUPA ditetapkan menjadi Hari Tani Nasional oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden No. 169 Tahun 1963. Namun hingga saat ini tetap saja persoalan agraria bukan hanya tidak terselesaikan namun justru semakin parah. Bahkan terakhir konflik agraria di Indramayu mengakibatkan meninggalnya satu orang petani.

Setidaknya selama dua periode Presiden SBY menjabat sudah 4 kali dalam pidato resminya menyampaikan janji pelaksanaan pembaruan agraria dalam bentuk redistribusi lahan, yakni pada tahun 2006, 2007, 2009, dan 2010. tidak cukup dalam pidato saja SBY menjanjikan PPAN (Program Pembaruan Agraria Nasional), hal tersebut juga masuk dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Tahun 2004-2009, pembaruan agraria juga ditempatkan sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Sayangnya hal di atas hanya janji, yang terjadi justru konflik tanah hampir terjadi merata di seluruh wilayah indonesia, intensitas kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan haknya meningkat, bahkan hingga menyebabkan timbulnya korban nyawa.

Kondisi petani dari sensus BPS (Badan Pusat Statistik) Mei 2013 mencatat adanya penyusutan 5,04 juta keluarga tani dari 31,17 juta keluarga per tahun 2003 menjadi 26,13 juta keluarga per tahun 2013. Artinya jumlah keluarga tani susut rata-rata 500.000 rumah tangga per tahun. Sebaliknya, di periode yang sama, jumlah perusahaan pertanian bertambah 1.475 perusahaan. Dari 4.011 perusahaan per tahun 2003 menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013.

Periode angka data di atas setidaknya hampir sepanjang dua periode SBY menjabat, sekaligus menunjukkan peningkatan jumlah perusahaan pertanian berbanding lurus dengan penurunan jumlah petani yang kepemilikan lahannya juga semakin mengecil (rata-rata 0,5 Ha).

Sumber : spi.or.id

Tag : Nasional