Setelah sempat tertunda, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) Sumut Sigit Pramono Asri akhirnya memenuhi
panggilan penyidik Tipikor Polda Sumut, Senin 26 Agustus 2013.
Sigit diperiksa dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPRD Sumut atas dugaan korupsi pengadaan Alat-alat kesehatan (Alkes)&KB (Keluarga Berencana) di 33 Kabupaten/Kota, di Sumut, TA 2012 yang bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprov Sumut. Dia diperiksa sejak Pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB.
“Iya, Sigit Pramono Asri sedang kita periksa,” kata Ditreskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Sadono Budi Nugroho, kepada wartawan. Sigit dicecar sekitar 30 pertanyaan menyangkut penyaluran BDB tersebut senilai Rp1,7 triliun untuk 33 kab/Kota di Sumut. Namun wakil ketua DPRD Sumut itu tidak bisa menjawab semua pertanyaan penyidik karenadia(Sigit) tidak membawa data-data.
“Pemeriksaan belum tuntas karena dia mau mengikuti rapat, disamping juga tidak membawa data-data,” ujar Sadono. Pemeriksaan Wakil Ketua Banggar DPRD Sumut itu terkait dugaan korupsi pengadaan Alkes & KB yang bersumber dari BDB. Tapi secara khusus, pemeriksaannya terhadap Sigit karena dia ikut menandatangani usulan pengucuran dana untuk 2.000 proyek di 33 Kab/Kota.
“Ada sekitar 2.000 proyek untuk 33 Kab/Kota yang dananya bersumber dari BDB Pemprov Sumut TA 2013. Usulan agar proyek itu ditandatangani Sigit Pramono Asri,” jelas Sadono dengan menyebut, 2.000 proyek itulah yang tidak diketahui Sigit secara detail sehingga harus membawa data-data.
Ditanya mengenai adakah kemungkinan Gubsu Gatot Pujo Nugroho akan diperiksa, mantan penyidik pencucian uangdiMabesPolriitumengaku, tidak tertutup kemungkinan, tapi tergantung keterangan Sigit Pramono Asri. “Apa alasan Sigit harus ikut mengusulkan proyek itu supaya disetujui Gubsu dan apakah ada timbal balik dari persetujuan itu, akan kita telusuri,”
Sigit diperiksa dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPRD Sumut atas dugaan korupsi pengadaan Alat-alat kesehatan (Alkes)&KB (Keluarga Berencana) di 33 Kabupaten/Kota, di Sumut, TA 2012 yang bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprov Sumut. Dia diperiksa sejak Pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB.
“Iya, Sigit Pramono Asri sedang kita periksa,” kata Ditreskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Sadono Budi Nugroho, kepada wartawan. Sigit dicecar sekitar 30 pertanyaan menyangkut penyaluran BDB tersebut senilai Rp1,7 triliun untuk 33 kab/Kota di Sumut. Namun wakil ketua DPRD Sumut itu tidak bisa menjawab semua pertanyaan penyidik karenadia(Sigit) tidak membawa data-data.
“Pemeriksaan belum tuntas karena dia mau mengikuti rapat, disamping juga tidak membawa data-data,” ujar Sadono. Pemeriksaan Wakil Ketua Banggar DPRD Sumut itu terkait dugaan korupsi pengadaan Alkes & KB yang bersumber dari BDB. Tapi secara khusus, pemeriksaannya terhadap Sigit karena dia ikut menandatangani usulan pengucuran dana untuk 2.000 proyek di 33 Kab/Kota.
“Ada sekitar 2.000 proyek untuk 33 Kab/Kota yang dananya bersumber dari BDB Pemprov Sumut TA 2013. Usulan agar proyek itu ditandatangani Sigit Pramono Asri,” jelas Sadono dengan menyebut, 2.000 proyek itulah yang tidak diketahui Sigit secara detail sehingga harus membawa data-data.
Ditanya mengenai adakah kemungkinan Gubsu Gatot Pujo Nugroho akan diperiksa, mantan penyidik pencucian uangdiMabesPolriitumengaku, tidak tertutup kemungkinan, tapi tergantung keterangan Sigit Pramono Asri. “Apa alasan Sigit harus ikut mengusulkan proyek itu supaya disetujui Gubsu dan apakah ada timbal balik dari persetujuan itu, akan kita telusuri,”
source : mahardikanews
Tag :
Politik,
Sumatera Utara
1 Komentar untuk "Ketua DPW PKS Sumut Diperiksa Polda Sumut"
Semakin hari semakin terbuka aib2 pimpinan PKS ini, yg korupsi sapi lah, tukang kawin lah, lama2 PKS mirip PSK \(´▽`)/"