Warga Medan Bosan Dengan Mati Lampu

Selama ini, jika ada masalah listrik padam, PLN pasti memberi alasan kerusakan mesin pembangit maupun jaringan. Terus, kenapa kita di Indonesia saja yang begini, di luar negeri tidak’. Masyarakat semakin letih dibohongi PLN. Alasan klasik, seperti mesin rusak, sudah tidak masuk akal lagi. Sebaiknya PLN privatisasikan saja listrik, agar pelanggan tidak kecewa.

Hal itu dikatakan Ketua Pemuda Muslimin Indonesia (PMI) Kota Medan Rinaldi Amri SIP di sekretariatnya Jalan Taduan Medan, senin (15/4), usai melakukan rapat menindak lanjuti unjukrasa ke kantor wilayah PLN di Jalan Yos Sudarso Medan, yang sudah meraka lakukan beberapa waktu yang lalu.Rinaldi mengatakan, pemerintah terus menerus memberi subsidi kepada PLN, tetapi hasilnya terus merugi sehingga pasokan listrik tidak memenuhi hak pelanggan. Byar pet terus saja terjadi.

“Ada angka yang fantastis, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Agus Martowardojo menargetkan besaran subsidi energi listrik pertahun mencapai rata-rata Rp 110 triliun, minimal 100 triliun pada 2014 ini, dan mencapai 440 triliun hingga tahun 2017,” katanya.

Mestinya, pelayanan lebih maksimal, tidak ada lagi listrik hidup dan padam yang terjadi secara mendadak dan tanpa pemberitahuan. “Kemana subsidi itu semuanya..?,” tanyanya.

Kalau dirunut ke belakang, besaran subsidi sejak tahun 2009, sebesar Rp 53,72 triliun, pada tahun 2010 mencapai Rp 58,10 triliun, tahun 2011 Rp 93,18 triliun, 2012 Rp 64,97 triliun (APBN-P), dan tahun 2013 sebesar Rp 78,63 triliun (RAPBN) atau Rp 93,52 triliun bila tarif tidak naik.Yang mendapat subsidi pun hanya pelanggan yang menggunakan daya 450 VA dan 900 VA. Tapi mengapa, krisis listrik belum juga terkendali.

“Bahkan pelayanan PLN semakin tidak menentu, kita heran membayangkan, kemana sebenarnya semua dana-dana fantastis ini, belum lagi tagihan kepada pelanggan yang jumlahnya juga lumayan besar. Selama ini, jika ada masalah listrik padam, PLN pasti memberi alasan kerusakan mesin pembangit maupun jaringan. Terus, kenapa kita di Indonesia saja yang begini, di luar negeri tidak,” jelasnya.

Rinaldi menegaskan, masyarakat juga semakin bingung, mengapa pasokan listrik selalu defisit, kalau karena mesin rusak, mengapa PLN tidak membeli saja mesin yang lebih baik. Toh dana dari iuran pelanggan juga besar dan dapat dimanfaatkan untuk itu.

“Saya ragu PLN tidak mampu melakukan efisiensi dana sehingga menguap lebih besar ketimbang produktifitas,” kata Rinaldi, yang juga pengusaha muda yang berhasil ini.Sebenarnya, kata Rinaldi, rencana menaikkan tariff dasar listrik (TDL) melalui Permen ESDM no.30 tahun 2012 dimana tidak membebani pelanggan 450 VA dan 900 VA sebenarnya cukup logis apalagi ada rencana pengurangan subsidi hingga 20%.Artinya, PLN sudah harus mampu mandiri dan meningkatkan hasil produktifitasnya. Kalau tidak, ya bagus diprivatisasi saja.

“Meskipun kenaikan TDL dinilai wajar, mestinya, kenaikan itu diikuti dengan perubahan pelayanan yang lebih maksimal. Kalau membeli mesin baru, mestinya jangan yang second hand, belilah yang baru, walau lebih mahal, tapi efektif dan efisien,” ujarnya.Rinaldi yang juga Wakil Ketua Partai Gerindra Kota Medan ini menyadari sepenuhnya beban PLN cukup berat. Sebab itu, kalau memang tidak mampu, sebaiknya, PLN meningkatkan kemitraan dengan swasta sehingga pasokan listrik ke pelanggan tidak terganggu.

Selain itu, PLN, khususnya wilayah Sumatera Utara, juga harus merestrukturisasi system operasionalisasi dan manajemen sehingga mutu pelayanan dapat lebih optimal dan maksimal. PLN tidak perlu umbar janji, karena masyarakat tidak bodoh. Artinya, jangan hak masyarakat yang diminta, sementara kewajiban PLN tidak terlaksana dengan baik.

” Selaku pemuda, kami akan selalu menjadi social control bagi kinerja PLN. Bahkan kami akan mengulangi demo ke kantor-kantor PLN jika pelayanan terhadap masyarakat terabaikan,” ujar Rinaldi, yang juga Ketua HKTI Kota Medan ini

source

Tag : Medan